Kegiatan

 

Nelayan Perempuan Anggota Sekolah Perempuan di Pangkep Berbagi Pengalaman dan Pengetahuan di SDGs Annual Conference

28 November 2019
Penulis: amron

Bagi saya, perempuan tidak boleh merasa kecil. Jika nelayan laki-laki bisa mengakses kartu subsidi nelayan ini, kenapa nelayan perempuan tidak? Saya katakan ini kepada Pak Bupati, dan akhirnya ratusan nelayan perempuan lainnya seperti saya, sekarang sudah punya kartu nelayan sendiri.”

Kutipan di atas adalah pernyataan dari Nurlina, perempuan nelayan tangguh dari Pulau Sabangko, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada sesi Program MAMPU bersama dua program kemitraan Australia – Indonesia lainnya yaitu KOMPAK dan PRISMA di perhelatan SDGs Annual Conference yang diselenggarakan oleh BAPPENAS, 1 Oktober 2019 lalu di Jakarta.

Pada konferensi yang mengangkat tema “Ke Seluruh Penjuru Lautan: Membuka Peluang & Menjawab Tantangan Pembangunan Berkelanjutan” ini MAMPU menghadirkan pembelajaran dari program Sekolah Perempuan yang didirikan KAPAL Perempuan di 10 pulau di Kabupaten Pankep. Salah satunya berada di Pulau Sabangko dimana Nurlina berasal.

Sekolah Perempuan merupakan wadah pemberdayaan dan penguatan kepemimpinan perempuan akar rumput perempuan melalui pendidikan kritis dan pengorganisasian kelompok perempuan. Tujuannya adalah agar perempuan meningkat kesejahteraan, kesadaran kritis, partisipasi, akses dan kontrolnya terhadap pembangunan di kepulauan mereka. Saat ini Sekolah Perempuan telah hadir di 77 desa/kelurahan di 9 kabupaten/kota di 6 provinsi.

“Tidak semua perempuan terlahir berdaya. Oleh karena itu, Sekolah Perempuan hadir di desa-desa, di pesisir pantai, untuk mendukung agar perempuan memiliki kemampuan untuk menyuarakan kebutuhan mereka untuk mengakses layanan dan program bantuan pemerintah, seperti yang dilakukan oleh Nurlina ini. Adanya penerimaan dan pengakuan terhadap perempuan yang berstatus sebagai nelayan juga sangat penting, karena dengan pengakuan tersebut perempuan nelayan berpeluang mengakses berbagai program layanan sosial pemerintah, termasuk jaminan perlindungan sosial”, ujar Misiyah, Direktur Institut KAPAL Perempuan yang ikut berbagi pada sesi ini.

Saat ini anggota Sekolah Perempuan di Pulau Sabangko ikut terlibat dalam pengambilan keputusan di tingkat Musrenbang lokal. Salah satu hasil yang sangat membanggakan adalah pengakuan Pemda terhadap keberadaan perempuan nelayan. Mereka memperoleh kartu nelayan dan memiliki akses terhadap kapal nelayan bersubsidi yang sebelumnya hanya dapat diakses oleh laki-laki nelayan. Sekolah Perempuan berhasil mengadvokasi dan berkolaborasi dengan Pemda untuk pengadaan fasilitas transportasi laut gratis untuk ibu melahirkan, ambulans khusus kepulauan, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dan perbaikan layanan publik lainnya.