Kegiatan

 

Dialog KAPAL Perempuan dan Pemerintah Pangkep Sepakat Pembangunan Berbasis-Gender

17 Maret 2014
Penulis: admin

“Mau berhenti jadi orang miskin? Segalanya bisa terjadi bila kita mau terbuka dan bekerjasama, berani bicara, ungkapkan masalah, tantangan dan potensi Anda, ajak semua pihak bersama-sama membuat suatu perubahan. Niscaya bisa terwujud,” ungkap Misiyah, Ketua Pelaksana Harian Institut KAPAL Perempuan, dalam dialog yang dilaksanakan oleh Institut KAPAL Perempuan dan Yayasan Kajian dan Pembangunan Masyarakat (YKPM) bersama Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) di Pulau Sabutung, Sulawesi Selatan, Rabu (12/3).

Dialog ini merupakan rangkaian dari pelaksanaan Program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan) di Kabupaten Pangkep.

Hadir dalam kegiatan dialog tersebut Wakil Bupati Pangkep Abdul Rahman Assagaf, Ketua DPRD Kabupaten Pangkep Ir. H. Andi Ilham, Camat Liukang Tuppabiring Utara Syam, jajaran SKPD, Muspika, ulama, serta tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Camat Liukang Tuppabiring Syam mengungkapkan bahwa Desa Mattiro Kanja merupakan salah satu daerah sasaran program MAMPU yang akan dilaksanakan hingga tahun 2020. Hal ini disambut baik oleh seluruh masyarakat Desa Mattiro Kanja, mengingat kegiatan yang dilaksanakan nantinya akan membawa perubahan bagi peningkatan kapasitas masyarakat di sekitarnya.

Sebelum dialog, kegiatan diawali dengan pelantikan Kepala Desa terpilih tahun 2014 Desa Mattiro Bombang, H. Abdul Haris, dan Desa Mattiro Matae, Muh. Sukri S.Sos, oleh Wakil Bupati Pangkep Abdul Rahman Assagaf di Kecamatan Liukang Tuppabiring Utara.

Sementara itu, Ketua DPRD Pangkep H. Andi Ilham mengungkapkan bahwa terlepas dari upaya keras pemerintah daerah, persoalan kemiskinan di Kab. Pangkep tidak merata di seluruh pelosok. Mereka berharap dengan adanya bantuan dari lembaga bantuan atau organisasi masyarakat sipil (OMS) bisa menjembatani kesenjangan yang ada.

“Untuk yang menetap di pulau, kami berharap jangan berkecil hati. Hubungan sosial masyarakat di sini menjadi modal besar untuk bekerjasama dalam upaya penanggulangan kemiskinan,” ujar Ilham.

Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Pangkep bersama YKPM dan Institut Kapal Perempuan melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait Gender Watch, pelaksanaan kegiatan evaluasi berbasis-gender terhadap program-program pembangunan, termasuk perlindungan sosial dan bantuan sosial di Kabupaten Pangkep.

Senada Wakil Bupati Pangkep, Abdul Rahman Assagaf  mengatakan bahwa masyarakat senantiasa membangun harmonisasi kehidupan di mana antara laki-laki dan perempuan adalah dua makhluk yang saling melengkapi.

“Perempuan secara fisik berbeda dengan laki-laki, namun saling melengkapi. Perempuan juga memiliki hak dan dapat melakukan pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Kami berharap program MAMPU dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan di Sabutung, dan mereka bisa keluar dari kemiskinan,” ungkap Rahman.

Kabupaten Pangkep memiliki potensi yang besar, namun perlu digali untuk pemanfaatannya. “Pemerintah sedang berupaya untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pangkep melalui program Desa Mandiri,” tambahnya.

“Intinya, bagaimana anggaran yang lebih besar bisa dinikmati oleh desa secara langsung sehingga masyarakat desa sejahtera. Melalui Desa Mandiri, Pemerintah Kabupaten Pangkep menargetkan pada 2015, Pangkep tidak lagi men­yandang status sebagai daerah tert­inggal di Sulawesi Selatan,” tutup Rahman.