Buletin Sakinah – Pernikahan Anak

Buletin Sakinah secara umum memuat pengetahuan dan kajian terkait praktik kesehatan, gizi dan bagaimana prinsip kesetaraan gender dalam pandangan Islam. Buletin Sakinah diterbitkan secara berkala oleh ‘Aisyiyah, dengan isu berbeda setiap edisinya. Buletin Sakinah berikut ini mengkaji permasalahan yang mengakari dan juga ditimbulkan oleh “pernikahan anak”, serta bagaimana fenomena tersebut dilihat dari sudut pandang ajaran Islam.

‘Aisyiyah didirikan pada 1917 sebagai organisasi perempuan di bawah Muhammadiyah, salah satu dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia. Sebagai organisasi perempuan yang otonom, ‘Aisyiyah berkontribusi pada pemberdayaan perempuan dengan memperkuat partisipasi perempuan di seluruh aspek sosial dan ekonomi.

Didukung oleh Program MAMPU, ‘Aisyisyah bekerja di 6 provinsi, 15 kabupaten dan 106 desa/kelurahan.

Project Brief: Sekolah Perempuan

Bersama jejaring mitra lokalnya, KAPAL Perempuan melakukan pemberdayaan dan penguatan kepemimpinan perempuan untuk meningkatkan
akses mereka ke berbagai layanan dan program pemerintah melalui dua pendekatan utama: melakukan pendidikan dan pengorganisasian perempuan miskin di akar rumput dan juga kelompok marginal minoritas melalui Sekolah Perempuan.

Sekolah Perempuan memperkuat kemampuan perempuan akar rumput agar dapat berpartisipasi di dalam forum pengambilan keputusan, melakukan advokasi untuk perubahan kebijakan dan menggalang dukungan untuk tercapainya advokasi.

Program MAMPU-Bappenas-DFAT Australia Melakukan Kunjungan Bersama ke Lombok, Nusa Tenggara Barat

Dalam rangka memantau langsung perkembangan kegiatan program MAMPU, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia, didampingi Tim MAMPU, melaksanakan kunjungan ke wilayah kerja MAMPU di tiga kabupaten di Nusa Tenggara Barat selama dua hari pada Kamis-Jumat (24-25 Januari 2018) lalu.

Temuan hasil kunjungan tersebut diilustrasikan secara lengkap dalam infografis berikut.

Infografis: Mitra MAMPU yang Dikunjungi dan Hasil Temuan Kunjungan

  1. Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) di Desa Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur
  • Adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara BaKTI dan DPRD Kab. Lombok Timur untuk koordinasi Program MAMPU
  • Advokasi kebijakan untuk meningkatkan layanan bagi perempuan korban kekerasan dengan lahirnya Renstra DP3KB, SOP P2TP2A dan Rencana Kerja dan Anggaran yang Resposif Gender
  • Berjalannya Reses Partisipatif di Ka. Lombok Timur yang memungkinkan masyarakat termasuk perempuan dan kelompok marjinal lainnya menyampaikan informasi secara langsung kepada anggota parlemen
  • Keterlibatan perempuan miskin dalam proses pengambilan keputusan, terutama melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
  1. Migrant CARE dan submitra Perkumpulan Panca Karsa di Desa Nyerot, Kabupaten Lombok Tengah
  • Terbentuknya Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) di Desa Nyerot
  • Adanya peningkatan kapasitas pelaksana Desbumi dalam melakukan pendampingan kasus yang berjejaring dengan Bintara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat (Babinkantibmas) dari kepolisian maupun dinas-dinas terkait
  • Adanya Peraturan Desa (Perdes) tentang perlindungan buruh migran asal Desa Nyerot.
  1. Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) di Desa Gemel, Kabupaten Lombok Tengah
  • Penguatan komunitas yang berasal dari perubahan cara pandang dalam diri para perempuan anggota PEKKA
  • Komitmen anggota PEKKA untuk mendukung program perlindungan sosial pemerintah seiring dengan meningkatnya pengetahuan mereka tentang isu tersebut
  • Keterlibatan anggota PEKKA dalam proses pembangunan desa, baik sebagai anggota tim verifikasi desa maupun fasilitator yang mensosialisasikan program perlindungan sosial
  • Tim PEKKA di Kabupaten Lombok Tengah menerima dana Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Pengadilan Agama Praya untuk membantu pengurusan itsbat nikah
  1. Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM), submitra Institut KAPAL Perempuan di Desa Sokong, Kabupaten Lombok Utara
  • Sejak 2014, Sekolah Perempuan (SP) berhasil mendongkrak rasa percaya diri dan kesadaran kritis perempuan miskin setempat
  • Para perempuan yang belajar di SP Desa Sokong melakukan advokasi untuk pembangunan desa dan terlibat dalam Musrenbang Perempuan maupun Musrenbang desa.
  • Murid-murid SP Desa Sokong mengelola dana usaha simpan pinjam, dengan nilai saat ini sebesar Rp. 30 juta, yang digunakan untuk membantu meningkatkan perekonomian ibu-ibu desa.
  • Adanya alokasi anggaran desa untuk SP, yang akan digunakan untuk studi banding ke Lombok Timur dan untuk modal usaha
  • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menetapkan bahwa semua desa di Kabupaten Lombok Utara wajib mendirikan Sekolah Perempuan
  • Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018 mengalokasikan dana untuk replikasi 10 SP di 10 desa.

Gerakan Tenunkoe di INACRAFT 2015

150411_mampu_yskk_inacraft096 150411_mampu_yskk_inacraft110 150411_mampu_yskk_inacraft128 150411_mampu_yskk_inacraft165 150411_mampu_yskk_inacraft179 150411_mampu_yskk_inacraft217 150411_mampu_yskk_inacraft225 150411_mampu_yskk_inacraft241
<
>

Program MAMPU berupaya mengentaskan kemiskinan dengan mendukung gerakan pemberdayaan perempuan di Nusa Tengara Timur (NTT). Melalui gerakan Tenunkoe, mitra pelaksana program inovasi MAMPU, Yayasan Satu Karya Karsa (YSKK), melakukan penguatan kapasitas kepada mama-mama pengrajin di NTT dengan memberikan pelatihan dan pendampingan tentang pengelolaan usaha, meningkatkan akses pasar dan menghubungkan dengan sumber dana.

Tanggal 8-12 April 2015, Gerakan Tenunkoe berkolaborasi dengan Dinas Perindag Kabupaten Kupang berkesempatan untu memamerkan dan menjual karya-karyanya di INACRAFT 2015. INACRAFT adalah pameran dan perdagangan hasil kerajinan berskala internasional yang diadakan setiap tahun untuk mempromosikan produk-poduk kerajinan lokal berkualitas tinggi bagi kebutuhan pasar dalam dan luar negeri.

Untuk informasi lebih lanjut tentang Gerakan Tenunkoe, kunjungi www.tenunkoe.org atau www.facebook.com/gerakantenunkoe

Aisyiyah

Sebagai organisasi keagamaan otonom perempuan di bawah Muhammadiyah sejak 1917, ‘Aisyiyah memperkuat partisipasi perempuan di seluruh aspek sosial dan ekonomi. Didukung oleh Program MAMPU, ‘Aisyisyah bekerja di 6 propinsi, 15 kabupaten dan 100 desa/kelurahan.

 

Program organisasi sebagai mitra MAMPU:

  • Meningkatkan akses layanan kesehatan reproduksi
  • Meningkatkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di tingkat nasional, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan
  • Membentuk Balai Sakinah ‘Aisyiyah (BSA): Kelompok perempuan di tingkat lokal
  • Mengembangkan Model Layanan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran perempuan akan isu kesehatan reproduksi dan hal untuk mengakses layanan, termasuk pemindaian kanker serviks dan payudara
  • Mengembangkan keterampilan pekerja kesehatan
  • Advokasi anggaran pemerintah untuk penyediaan layanan yang memadai bagi perempuan.

 

Capaian dalam program MAMPU:

  • Mencetak >1160 kader perempuan melalui 369 Balai Sakinah Aisyiyah (BSA) yang beranggotakan > 8.000 perempuan
  • Lebih dari 230 kader perempuan terlibat Musrenbangdes di 48 desa dalam 11 Kabupaten
  • 100 usulan advokasi anggaran untuk kesehatan reproduksi dalam APBDes
  • Lebih dari 12.000 perempuan mengakses layanan IVA, Pap Smear dan Sadarnis
  • Mendorong 750 warga miskin menjadi peserta JKN PBI (APBD) di Ngawi, Jawa Timur
  • Inisiasi Kartu Menuju Sehat (KMS) Perempuan Sadar Kanker
  • Kabupaten Demak mengadopsi pendekatan Model Layanan dan mengalokasikan anggaran untuk pelatihan layanan IVA bagi tenaga kesehatan.

BaKTI

PROFIL

Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) didirikan pada 2009 di Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelum 2009, BaKTI merupakan bagian dari Kantor Pendukung Bank Dunia untuk  Indonesia bagian Timur (SOfEI) di Makassar. Saat ini, BaKTI memiliki 22 staf dan delapan anggota dewan penasehat.

BaKTI mengumpulkan dan mendistribusikan informasi tentang program pembangunan dan bantuan yang tersedia untuk pembangunan kawasan timur Indonesia. Mereka juga mendukung para pelaku pembangunan daerah untuk bekerjasama dan menyelaraskan berbagai inisiatif/prakarsa yang berbeda. Organisasi ini juga menyediakan sarana dan menyusun cara untuk memungkinkan para pelaku pembangunan dalam memberikan sumbangan dalam bentuk tindakan dan pemikiran untuk mewujudkan cita-cita bersama dalam agenda pembangunan.

Saat ini program inti BaKTI mendapatkan dukungan pendanaan dari Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Decentralization (AIPD), dan Foreign Affairs, Trade and Development Canada (CIDA).

BaKTI juga menjadi Sekretariat Forum Kawasan Timur Indonesia (Forum KTI). Forum KTI sendiri didirikan pada 2004, dan beranggotakan para pelaku reformasi dari 12 provinsi di Kawasan Timur Indonesia. Para pelaku reformasi ini adalah pejabat pemerintah daerah, legislatif, akademisi, organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, jurnalis, dan sektor swasta. Forum ini memiliki dua sub-forum: Forum untuk Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia.

PROGRAM

BaKTI fokus pada Pendekatan Penguatan Parlemen dari Program MAMPU, yaitu bekerja sama dengan anggota parlemen ; parlemen perempuan, kaukus perempuan, dan anggota parlemen laki-laki yang mendukung advokasi gender, baik di tingkat nasional maupun daerah. Program BaKTI-MAMPU adalah “Penguatan Kapasitas Anggota Parlemen Perempuan dalam Memperjuangkan Kebijakan yang Berpihak pada Perempuan dan Masyarakat Miskin pada 5 (lima) tema isu MAMPU”.

Pada tahun pertama program, BaKTI bekerja di tiga provinsi dan bekerjasama dengan mitra di daerah yaitu; BaKTI di Nusa Tenggara Barat, LPP Bone di Sulawesi Selatan, dan Yayasan Arika Mahina di Maluku. Pada tahun berikutnya, direncanakan adanya penambahan cakupan wilayah yang lebih luas dan mitra pelaksana di daerah.

Institut KAPAL Perempuan

PROFIL

KAPAL Perempuan didirikan pada tahun 2000 untuk membangun gerakan perempuan dan sosial untuk mewujudkan keadilan sosial, kesetaraan gender, dan perdamaian. Organisasi ini dibentuk pada 8  Maret 2000 yang bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional untuk menyelesaikan konflik dan kekerasan berbasis identitas etnis dan keagamaan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Dengan dukungan MAMPU, KAPAL Perempuan dan para mitranya membantu perempuan untuk mendapatkan akses dan mempengaruhi pelaksanaan program-program perlindungan sosial pemerintah melalui Gender Watch dan Sekolah Perempuan. Sekolah Perempuan yang merupakan suatu wadah informal bagi perempuan memberikan pendididkan dan pelatihan berbasis komunitas untuk menciptakan pemipin perempuan lokal agar dapat mengadvokasi perubahan di tingkat desa dan kapubaten. Inisiatif KAPAL Perempuan, yaitu Gender Watch, memungkinkan dilakukannya pemantauan bersama program-program perlindungan sosial pemerintah oleh perempuan, CSO, akademisi, dan pejabat pemerintah di tingkat desa, kabupaten, dan provinsi. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi adanya ketidakakuratan dalam data penerima manfaat, serta mengadvokasi peningkatan akses ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebagai organisasi yang berbasis utama di perkotaan, dukungan MAMPU telah membantu KAPAL Perempuan untuk memperluas jaringannya melalui kemitraan dengan 6 organisasi loksl ysng bekerja di 24 desa di 9 kabupaten di DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, serta di NTT dan NTB.

Koalisi Perempuan Indonesia

PROFIL

KPI dibentuk pada 1998 untuk mempromosikan kesetaraan gender dan keadilan untuk membantu menciptakan Indonesia yang demokratis dan sejahtera. KPI memiliki sebuah sekertariat koordinasi di tingkat nasional dan sekertariat di lebih dari 10 kota/kabupaten di seluruh Indonesia. Organisasi ini memiliki sekitar 38.000 anggota dan menjangkau 900 desa di 24 provinsi.KPI mengadvokasi kelompok perempuan miskin dan marjinal melalui undang-undang disabilitas, perlindungan nelayan perempuan, dan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU-KKG).

Melalui MAMPU, KPI telah memperkuat pengorganisasian masyrakat (komunitas) dan kepemimpinan perempuan dengan membentuk kelompok-kelompok perempuan yang disebut Balai Perempuan. Dengan mengembangkan pemimpin dengan membentuk kelompok-kelompok ini, KPI mengembangkan suatu inisiatif yang disebut PIPA-JKN (Pusat Informasi, Pengaduan dan Advokasi Jaminan Kesehatan Nasional). Pusat Informasi, Pengaduan dan Advokasi Jaminan Kesehatan Nasional (PIPA-JKN) ini memantau akses perempuan kepada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan program perlindungan sosial lainnya. KPI mencoba teknik PIPA-JKN di 73 desa di 37 kabupaten di 8 provinsi.

Migrant CARE

PROFIL

Migrant Care dan sub-mitranya mengadvokasi peningkatan hak pekerja migran perempuan dan memastikan bahwa para pekerja migran terlindungi dari eksploitasi dan diskriminasi. Migrant Care didirikan pada tahun 2004, dan berfokus memperkuat perlindungan dan layanan yang diberikan oleh lembaga-lembaga pemerintah kepada pekerja migran.

Dengan dukungan dari MAMPU, Migrant Care memperluas jejaring yang sudah luas di tingkat nasional hingga menjangkau mitra-mitra di tingkat kabupaten dan lokal di 9 kabupaten pengirim pekerja migran utama, di 5 provinsi di Jawa, NTB, serta NTT. Dengan bekerja sama dengan para mitra lokalnya, Migrant Care mengembangkan dan mengujicoba model penyediaan layanan berbasis komunitas bagi para pekerja migran (pelatihan pra keberangkatan, literasi keungan, penanganan kasus) di 47 desa. Pengalaman ini semakin memperkuat kampanye yang mereka lancarkan untuk mengadvokasi perubahan UU Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dan juga perubahan pada pemberian layanan dari lembaga pemerintah utama. Hasilnya, model DESBUMI yang mereka inisiasi (Desa Peduli Buruh Migran) menginspirasi pembentukan DESMIGRATIF (Desa Buruh Migran Produktif) oleh Pemerintah pusat, yang saat ini sedang diujicoba di 140 desa di 50 kabupaten.

PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga)

PROFIL

PEKKA atau Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga yang memulai kerjanya di Aceh tahun 2000 untuk mendampingi para janda yang menjadi korban konflik di Aceh. Sekarang PEKKA telah menjadi sebuah organisasi massa berbasis keanggotaan yang bekerja dalam pemberdayaan perempuan kepala keluarga untuk menjamin kehidupan mereka. Kini PEKKA adalah organisasi terbesar yang mewakili rumah tangga yang dikepalai perempuan di Indonesia, yang tergabung dalam kelompok-kelompok yang dinamakan kelompok serikat Pekka. PEKKA aktif di 20 provinsi, 65 kabupaten , 220 kecamatan dan 850 desa.

Melalui MAMPU, PEKKA berfokus meningkatkan akses perempuan kepada program-program perlindungan sosial dari pemerintah maupun inisiatif komunitas, PEKKA memberdayakan anggotanya dengan membangun kapasitas kepemimpinan dan pengorganisasian, memberikan pelatihan literasi, membentuk kelompok simpan pinjam, serta mendukung usaha kecil. Salah satu inovasinya, ‘KLIK PEKKA’, adalah sebuah layanan keliling yang membawa pemerintah bertemu langsung dengan masyarakat. Cara ini membantu PEKKA untuk menjangkau dan memasukkan rumah tangga yang dikepalai perempuan ke dalam sistem data nasional, sehingga dapat meningkatkan akses mereka kepada program-program perlindungan sosial. MAMPU mendukung cabang PEKKA di 99 desa yang tersebar di 20 kabupaten di 14 provinsi.